Program PMT di Kaltim Belum Masif Untuk Tangani Kasus Stunting

Darlis Pattalongi Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim. (Foto: Asu/redaksi)

SAMARINDA- Pemerintah Pusat telah menggalakkan program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil di seluruh wilayah Indonesia. Namun di Kaltim sendiri program ini dinilai belum masif, padahal pemberian PMT ini dinilai mampu menurunkan angka stunting di Kaltim yang saat ini tercatat 22,9 persen pada tahun 2023 lalu.

Makanan PMT yang diberikan kepada ibu hamil ini berupa ibu hamil, telur, kacang-kacangan, buah-buahan sayuran, dan biskuit fortifikasi.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menekankan pentingnya program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil sebagai kunci untuk menekan angka stunting.

Menurutnya, program PMT untuk ibu hamil digagas oleh pemerintah pusat ini memiliki efek positif multi-dimensi. Di mana PMT ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi ibu hamil, khususnya yang beresiko kurang energi kronis (KEK), sehingga dapat mencegah terjadinya stunting pada bayi yang akan lahir.

“Karena ini program dari pusat dan daerah harus memberikan dukungan. Karena memberikan efek positif terhadap perkembangan anak kita kedepan,”katanya, Rabu 29 Mei 2025 di Gedung Utama B DPRD Kaltim.

Dengan program pemberian PMT ini dinilai mampu menurunkan angka stunting di Kaltim.

“Kaltim angka stunting nya cukup tinggi. Jadi menurunkan angka stunting itu harus dari menjaga kesehatan ibu hamil dengan PMT ini salah satunya,”jelasnya.

Ia menambahkan bahwa tingginya angka stunting di Kaltim menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

“Kalau saya lihat di Kaltim program ini belum berjalan secara masif, karena itu masih perlu dukungan dari beberapa pihak termasuk pemerintah provinsi agar program ini bisa berjalan secara efektif,”ujarnya.

Terakhir Darlis meminta agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengoptimalkan pelaksanaan PMT.

Dukungan ini tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga pada koordinasi lintas sektor, edukasi masyarakat, serta pemantauan yang ketat terhadap distribusi dan konsumsi makanan tambahan tersebut.

Menurutnya tanpa dukungan yang kuat dan terencana dari pemerintah daerah, program ini dikhawatirkan tidak akan mampu mencapai target penurunan stunting yang signifikan di Kaltim.

“Program pembentukan gizi kepada ibu hamil ini harus didukung pemerintah provinsi termasuk kabupaten/kota agar program ini bisa berjalan sebaik dan seluas mungkin,” pungkasnya. (Asu/ADV*)

Exit mobile version