Samarinda,Saranarepublika.com- Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda Rencanakan Bus Rapid Transit (BRT) mulai berlaku pada Tahun 2024 mendatang.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu menjelaskan hasil ekspose akhir tahun ini terkait dengan pengadaan angkutan umum tahun 2024 terdapat beberapa opsi salah satunya pengelolaan langsung oleh pemerintah melalui Dishub namun bukan tanpa kendala, dikarenakan Dishub sebagai regulator tidak dapat menagambil alih semua yang telah menjadi opsi.
“Itu arahan konsultan kalau sebagai regulator kita tidak dapat mengelolanya sendiri, dengan melihat beberapa aspek, satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), kedua Sumber Daya Manusia (SDM) kita kurang, yang ketiga kita jadi regulator sekaligus operator dan pengawas kan tidak tepat, keempat kita harus memerlukan banyak waktu dan tahapan. Mengajukan pengadaan lahan untuk deponya menjadi salah satu tahapannya,” jelasnya saat dikonfirmasi Senin, 30 Oktober 2023 lalu.
Lanjut, Manalu. Proses pemeliharaannya memerlukan waktu serta mekanisme kegiatan dengan menggunakan dana anggaran dari APBD.
“Kita harus membeli bahan bakar yang non subsidi, opsi kedua adalah menggunakan Perusahaan Milik Daerah (Perumda) kita saat ini akan melihat apakah SDM kita sudah siap, kedua Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tidak ada yang usaha angkutan umum, yang ketiga proses hibah yang memerlukan waktu karena kita yang mengadakan kita juga yang membeli nanti arahnya ke Kerja Sama Operasi (KSO) tetap subsidi, yang keempat apakah mereka memiliki layanan lahan untuk menaruh deponya,” tambah Manalu.
ia menyebutkan bahwa BRT ini merupakan Program dari Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bapennas) yang sudah ada di 10 Kota setiap daerah diantaranya Medan, Palembang, Bandung, Banyumas, Banjarmasin, Makasar, dan ada beberapa titik lainnya dan bersumber dari dana APBN.
Manalu memberikan contoh yang saat ini telah berhasil menjalankan BRT adalah Kota Jakarta dengan anggaran 3,5 triliun dan berhasil melakukan pengembembalian dana melalui penjualan tiket yang masuk ke kas daerah sekitar 400 miliar.
“Rencana kota Samarinda
akan ada 7 trayek namun untuk menjadi percobaan akan dibuka 2 trayek terlebih dahulu dan kebijakan akan dikeluarkan oleh gubernur atau kepala daerah,” tambahnya.
Dengan adanya rencana pengalihan kendaraan pribadi ke angkutan umum pihanya berharap agar nantinya dapat menjadi one day public transport dengan mengajak seluruh ASN dan non ASNnya semua dapat menggunakan angkutan umum disuatu hari dalam satu minggu.
“Lalu nantinya kami akan mengeluarkan kebijakan anak sekolah dilarang diantar kendaraan pribadi, hal ini bisa dijadikan opsi tambahan,” tandasnya. (Lex/Ps)
