SAMARINDA- Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Hartono Basuki menyoroti tiga program unggulan yang digagas pemerintah, yakni berobat gratis, makan bergizi gratis (MBG), dan wifi gratis di desa.
Hartono menilai, ketiga program tersebut masih minim kejelasan teknis dan payung hukum, sehingga dikhawatirkan tumpang tindih serta tidak efektif.
Hartono Basuki menyoroti program berobat gratis yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Ia mempertanyakan cakupan program tersebut, apakah mencakup seluruh jenis layanan kesehatan atau hanya menambal celah yang belum ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Program yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur perlu memperjelas apakah layanan berobat gratis ini mencakup semua jenis layanan atau hanya menutup celah yang belum tercover oleh BPJS,” katanya, Senin (2/6/2025).
Menurut Hartono, mayoritas layanan kesehatan di Kaltim saat ini sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan, yang iurannya didanai oleh pemerintah kabupaten/kota.
Tanpa adanya batasan yang jelas, program berobat gratis berpotensi tumpang tindih dan memboroskan anggaran daerah tanpa memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
Politisi PDI Perjuangan juga menyoroti kesiapan Kaltim dalam mengimplementasikan program makan bergizi gratis (MBG) bagi siswa sekolah.
“Kami berharap ada penjelasan bagaimana kesiapan Kaltim dalam mengadopsi program nasional ini agar bisa berjalan efektif tanpa membebani fiskal daerah,” ucap Hartono.
Hartono juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program tersebut dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta alokasi anggaran yang jelas menjadi kunci keberhasilan program ini di Kaltim.
Terkait penyediaan wifi gratis di desa-desa, Hartono menyambut baik upaya memperluas akses digital, namun menekankan pentingnya peningkatan kualitas jaringan terlebih dahulu.
“Alangkah baiknya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas internet di Kaltim lebih dulu, karena banyaknya zona blank spot dan area yang kualitas internetnya masih belum memadai,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
