SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai regulasi BPJS Kesehatan terlalu kaku dan sering merugikan pasien. Dalam forum penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ia menegaskan bahwa banyak keluhan masyarakat bukan soal pelayanan dokter atau rumah sakit, tapi justru akibat kebijakan sistem BPJS itu sendiri.
“Skema layanan terlalu seragam dan tak manusiawi. Pasien jadi korban,” tegasnya.
Darlis menyoroti pembatasan obat, kuota pasien per dokter, serta durasi konsultasi yang dinilai tidak realistis. Ia juga mengkritik penolakan pasien dari daerah karena kuota penuh, menyebutnya sebagai bentuk kegagalan sistem.
“Orang dari desa jauh-jauh datang, tapi ditolak. Ini tidak adil,” ujarnya.
Komisi IV akan mendorong evaluasi total terhadap aturan BPJS agar lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan lapangan.
“Program JKN penting, tapi harus berpihak pada pasien, bukan sekadar patuh aturan,” pungkasnya. (Sam/ADV*)
