SAMARINDA – Penanggulangan bencana di Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai masih reaktif dan tidak berbasis risiko. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mendesak Pemkab Kukar untuk meninggalkan pola tanggap darurat dan mulai menerapkan strategi pencegahan yang terencana.
“Bencana di Kukar bukan lagi kejadian insidental, tapi pola berulang. Kalau tidak diubah, kerugian akan terus terulang,” ujar Salehuddin, Senin (23/6/2025).
Ia menyoroti wilayah rawan seperti Hulu Kukar dan kawasan rawa yang sangat rentan terhadap banjir dan longsor. Ia menegaskan perlunya pemetaan risiko per kecamatan dan menolak pendekatan seragam yang selama ini diadopsi dari pusat.
“Setiap wilayah butuh strategi mitigasi berbeda. Jangan pakai satu pola untuk semua kondisi geografis,” tegasnya.
Salehuddin juga menilai ketiadaan sistem yang jelas soal pembagian tugas antarinstansi membuat respons bencana sering lambat dan tumpang tindih. Ia minta adanya protokol tetap, pelatihan rutin, dan simulasi untuk sektor vital seperti transportasi dan pendidikan.
“Kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana terjadi, bukan setelahnya,” tandasnya.
Ia menekankan pentingnya memasukkan aspek kebencanaan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD agar pembangunan Kukar benar-benar tahan terhadap risiko iklim. (Sam/ADV*)
