SAMARINDA- Sebanyak 109 desa di Kalimantan Timur masih belum menikmati aliran listrik hingga tahun 2025. Kondisi ini menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim yang meminta perusahaan swasta untuk turut serta membantu Pemerintah Provinsi Kaltim dan PLN dalam menuntaskan permasalahan ini, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang minim infrastruktur dasar.
Data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim mencatat bahwa 109 desa tersebut dihuni oleh sekitar 66 ribu kepala keluarga yang hingga kini belum terakses listrik. Sebagian besar desa ini memang berada di kawasan 3T, di mana akses jalan dan infrastruktur pendukung lainnya masih sangat terbatas.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan menegaskan bahwa permasalahan listrik ini merupakan Pekerjaan Rumah (PR) besar Pemprov Kaltim dari tahun ke tahun yang belum tuntas.
“PR pemerintah cukup banyak sekali, jadi semua pihak harus banyak membantu,”kata Fadly Imawan di gedung Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) XIV Kalimantan Timur yang berlokasi di Jalan H.A.M Rifaddin, Samarinda Seberang, Jumat (30/5/2025).
Menurut Fadly, biaya pembangunan jaringan listrik hingga ke desa-desa terpencil sangatlah mahal, dan PLN sendiri tidak akan mampu menanggung seluruh beban tersebut.
Oleh karena itu, kedepannya diharapkan adanya sinergi antara pemerintah, PLN, dan pihak swasta dalam menyelesaikan permasalahan 109 desa yang belum teraliri listrik di Kaltim ini.
“Kita harapkan perusahaan-perusahaan yang berada di daerah 3T itu dapat membantu untuk berpartisipasi. Karena biaya membangun jaringannya itu cukup mahal. PLN tidak akan mampu untuk menarik kabel sampai ke desa-desa terpencil,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
