SAMARINDA – Fraksi Gerindra DPRD Kaltim mengkritik lemahnya serapan anggaran 2024, yang ditandai dengan SiLPA sebesar Rp2,59 triliun. Menurut Juru Bicara Fraksi, Andi Muhammad Afif Raihan Harun, kondisi ini menunjukkan kegagalan eksekusi program prioritas yang mestinya menyasar masyarakat bawah dan mendukung kesiapan IKN.
“Anggaran mengendap, rakyat tidak merasakan dampaknya. Ini cerminan minimnya keberanian pemerintah mengeksekusi program,” tegas Afif dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (17/6/2025).
Program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) pun dinilai belum menunjukkan hasil nyata. Gerindra mendesak transparansi terkait jumlah rumah yang diperbaiki dan sumber dananya.
Gerindra juga menilai anggaran riset pembangunan belum dimanfaatkan maksimal. Mereka mendorong kolaborasi nyata dengan perguruan tinggi agar hasil riset bisa diterapkan langsung dalam kebijakan publik.
Terkait IKN, Gerindra meminta pemerintah daerah lebih aktif mempersiapkan SDM lokal melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja.
“Jangan sampai masyarakat Kaltim hanya jadi penonton di rumah sendiri,” ujarnya.
Gerindra juga menuntut pengawasan internal atas temuan BPK ditindaklanjuti secara serius, bukan sekadar formalitas. Laporan keuangan daerah harus akuntabel, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Sam/ADV*)
