SAMARINDA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur kembali menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah provinsi. Melalui juru bicaranya, Akhmed Reza Fachlevi, Fraksi Gerindra menyampaikan keprihatinan atas masih terpusatnya aktivitas ekonomi hanya di lima daerah utama.
“Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur masih mendominasi 80 persen perekonomian Kaltim. Sementara daerah seperti Mahakam Ulu belum mendapat porsi yang layak,” ungkap Reza saat menyampaikan pandangan fraksinya, Rabu (4/6/2025).
Reza menilai ketimpangan ini bukan sekadar soal angka statistik, tetapi juga menunjukkan lemahnya infrastruktur dan akses layanan dasar di daerah-daerah pinggiran. Ia mencontohkan masih minimnya jalan penghubung, jembatan, hingga sistem irigasi dan pengendali banjir yang layak di wilayah-wilayah tertinggal.
“Tanpa infrastruktur yang adil, potensi ekonomi di daerah itu tidak akan berkembang. Ketimpangan ini harus segera diatasi,” ujarnya.
Selain menyoroti pembangunan fisik, Gerindra juga mengangkat isu reformasi birokrasi. Menurut Reza, penurunan indeks reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Kaltim adalah alarm bagi kualitas pelayanan publik yang tidak maksimal.
“Peta jalan reformasi birokrasi perlu disosialisasikan menyeluruh, tidak hanya berhenti di tataran dokumen, tapi benar-benar dipahami dan dijalankan oleh seluruh perangkat daerah,” jelasnya.
Fraksi Gerindra menegaskan, keadilan pembangunan harus dimulai dari pemerataan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Semua catatan itu akan dibawa ke tahap pembahasan lebih lanjut di pansus DPRD.
“Ini bukan sekadar kritik, tapi dorongan agar pembangunan benar-benar menyentuh seluruh lapisan dan wilayah di Kaltim,” tutup Reza. (Sam/ADV*)
