KUTAI KARTANEGARA- Wacana pemekaran wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang terus mendapatkan momentum dukungan dari berbagai pihak. Aspirasi ini menguat seiring dengan harapan besar masyarakat agar layanan pemerintahan, administrasi, dan percepatan pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih merata dan mudah dijangkau oleh seluruh warga.
Camat Tenggarong Seberang, Tego Yuwono memaparkan kendala utama yang selama ini dihadapi oleh penduduk, khususnya yang berdomisili di wilayah hilir sungai. Mereka terpaksa menempuh perjalanan yang sangat jauh dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk menyelesaikan urusan administrasi di kantor kecamatan.
“Warga harus menempuh perjalanan jauh, bahkan mengeluarkan ongkos yang tak sedikit hanya untuk sampai ke kantor kecamatan. Ini tentu membebani mereka, terutama yang tinggal di desa-desa seperti Separi, Loa Lepu, dan Teluk Dalam,” katanya, Jumat (11/07/2025)
Tego menegaskan bahwa dorongan pemekaran ini bukanlah semata-mata upaya pemisahan secara administratif. Lebih dari itu, pemekaran adalah sebuah strategi yang diyakini paling efektif untuk mempercepat kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok kecamatan.
Ia melihat bahwa dengan terbentuknya kecamatan baru, ruang lingkup administratif akan menjadi lebih kecil, yang pada akhirnya akan membuat pengelolaan anggaran dan pengawasan pembangunan menjadi lebih efisien dan terarah.
“Kami melihat peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Jika kecamatan baru terbentuk, pengelolaan anggaran bisa dilakukan lebih efisien karena ruang lingkupnya lebih sempit dan mudah dikendalikan,” jelasnya.
Meski urgensi pemekaran sudah jelas, Tego mengakui bahwa tantangan terbesar yang harus dihadapi dalam mewujudkan rencana ini adalah masalah ketersediaan anggaran yang memadai.
Oleh karena itu, pihaknya terus mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kukar serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memastikan adanya dukungan finansial yang stabil.
“Kami berharap pemerintah daerah hingga pusat tidak melihat pemekaran ini sebagai beban, tapi sebagai solusi jangka panjang untuk mendorong pelayanan publik yang lebih merata,” tambahnya.
Terakhir, Tego optimistis jika proses pemekaran dapat berjalan lancar sesuai rencana, masyarakat akan segera merasakan dampak positif yang signifikan, mulai dari akses pelayanan yang lebih dekat hingga infrastruktur yang menjangkau wilayah terpencil.
“Semakin cepat pemekaran dilakukan, semakin cepat pula manfaatnya dirasakan warga. Ini bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan nyata yang harus dijawab,” tandasnya. (Asu/ADV Diskominfo Kukar)
