SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kalimantan Timur yang seharusnya menjadi forum penting dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD justru diwarnai kekecewaan. Pemerintah Provinsi Kaltim tidak menghadirkan gubernur maupun satu pun pejabat yang diberi mandat untuk mewakili, sehingga agenda rapat terpaksa tertunda.
Kondisi tersebut menuai kritik keras dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin. Menurutnya, ketidakhadiran tanpa pemberitahuan resmi merupakan bentuk pengabaian terhadap lembaga legislatif dan tidak mencerminkan etika pemerintahan yang baik.
Rapat yang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 Wita itu molor hingga lebih dari dua jam. Namun hingga pukul 11.30 Wita, tidak ada tanda-tanda kehadiran perwakilan Pemprov Kaltim. Anggota dewan dan tamu undangan pun harus menunggu tanpa kepastian.
Jahidin menegaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah merupakan dua unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki kedudukan sejajar. Karena itu, penghormatan terhadap agenda resmi dan komunikasi antarlembaga harus dijaga.
“Minimal ada pejabat yang mewakili, seperti asisten atau unsur lain yang ditugaskan. Ini rapat resmi lembaga negara. Kami sudah menunggu lebih dari dua jam, tetapi tidak ada kabar sama sekali,” tegas Jahidin, Senin (22/6/2026).
Padahal agenda paripurna tersebut membahas jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Bagi Jahidin, persoalan ini bukan sekadar soal kehadiran, melainkan menyangkut penghormatan terhadap mekanisme konstitusional dan akuntabilitas pemerintahan. Ia menilai, jika gubernur berhalangan hadir, seharusnya ada pemberitahuan resmi yang disampaikan kepada DPRD sebelum rapat berlangsung.
“Kami kecewa. Dan yang kecewa bukan hanya DPRD, tetapi juga masyarakat Kalimantan Timur yang berharap proses pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (Asu/Sam)
