SAMARINDA – Fraksi PKB DPRD Kaltim menyoroti keras Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 2024 yang mencapai Rp2,5 triliun. Ketua Fraksi PKB, Damayanti, menegaskan angka tersebut bukan bentuk efisiensi, melainkan tanda kegagalan pemerintah dalam menjalankan program.
“Silpa bukan prestasi. Itu alarm bahwa hak-hak dasar masyarakat tertunda,” tegas Damayanti, Jumat (20/6/2025).
Ia mencontohkan banyak sekolah kekurangan ruang belajar dan infrastruktur desa terbengkalai, bukan karena dana tidak tersedia, tetapi karena tidak dibelanjakan.
PKB menilai perencanaan terlalu elitis dan tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Mereka mendesak evaluasi total sistem penganggaran dan percepatan realisasi anggaran untuk program pro-rakyat.
“APBD jangan cuma kuat di kertas. Harus terasa di lapangan,” tandasnya. (Sam/ADV*)
