SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa keberagaman latar belakang anggota dewan tidak boleh menjadi alasan turunnya profesionalisme. Semua anggota DPRD, apapun asalnya—aktivis, birokrat, tokoh masyarakat, atau pengusaha—wajib menjalankan tugas legislatif, pengawasan, dan anggaran secara bertanggung jawab.
“DPRD itu rumah rakyat. Siapa pun yang duduk di dalamnya harus profesional,” tegas Sarkowi, Kamis (19/6/2025).
Ia juga menekankan peran Badan Kehormatan (BK) dalam menjaga etika lembaga. Menurutnya, setiap pelanggaran harus diproses sesuai mekanisme, tanpa tekanan opini publik yang merusak citra dewan.
Menanggapi kasus di Komisi IV yang melibatkan dua anggota dalam insiden bersama RS Haji Darjat, Sarkowi memastikan proses etik tetap berjalan. Ia mengingatkan, kritik terhadap dewan sah, namun harus beretika dan tidak mengarah pada penggiringan opini.
“Kalau ada yang salah, silakan dilaporkan. Tapi jangan rusak marwah DPRD. Profesionalisme hanya bisa tumbuh lewat kesadaran bersama—baik dari anggota dewan maupun masyarakat,” pungkasnya. (Sam/ADV*)
