KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperketat pengawasan terhadap peredaran beras di pasaran. Langkah ini menyusul maraknya isu beras oplosan yang beredar di sejumlah daerah di Indonesia.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Sayid Fattulah, memastikan hingga kini belum ada temuan beras oplosan di wilayah Kukar. Pihaknya tetap siaga dengan melakukan pemeriksaan bersama Satgas Pangan.
“Kami sudah mendata informasi merek-merek yang dilaporkan pemerintah pusat. Di Kukar, sampai sekarang, merek-merek tersebut belum ditemukan,” ungkap Sayid, Senin (11/8/2025).
Menurutnya, pengecekan di lapangan dilakukan langsung dengan melibatkan Satgas Pangan. Dari hasil pemeriksaan sementara, beras oplosan tidak teridentifikasi beredar di pasar-pasar tradisional maupun toko modern di Kukar.
“Entah memang belum masuk, tapi kami akan terus melacak. Kalau ditemukan, akan segera dilaporkan ke Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Sayid menegaskan, pengawasan beras ini tidak hanya dilakukan saat isu mencuat, tetapi juga menjadi agenda rutin untuk menjaga kestabilan distribusi pangan. Ia menilai koordinasi dengan Satgas Pangan sangat penting untuk mencegah beredarnya produk yang dapat merugikan masyarakat.
Selain pengawasan, pemerintah juga menyiapkan langkah tindak lanjut jika beras oplosan terbukti beredar. Penindakan tegas akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. “Kami ingin memastikan masyarakat Kukar mendapatkan bahan pangan yang aman dan berkualitas,” tambahnya.
Meski demikian, ia tetap mengingatkan masyarakat agar cermat dalam membeli beras. Produk tanpa merek yang beredar di pasaran perlu diperhatikan secara lebih teliti oleh konsumen.
“Kami imbau masyarakat lebih hati-hati, jangan tergiur harga murah, tapi pastikan kualitas beras yang dibeli. Kalau ada temuan mencurigakan, segera laporkan,” tutupnya. (Asu/ADV Diskominfo Kukar)
