BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menegaskan bahwa transparansi dalam perencanaan dan penganggaran adalah kunci utama pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.
Dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) di Teritip, ia menekankan bahwa seluruh program pembangunan harus berasal dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui musrenbang dari tingkat RT hingga provinsi dan terintegrasi dalam sistem SIPD.
“Anggaran harus terbuka dan tepat sasaran. DPRD mengawal melalui pembahasan KUA-PPAS hingga pengawasan pelaksanaan,” tegasnya. Pada Selasa (17/3/2026) sore.
Sigit juga menyoroti penurunan pendapatan daerah dari sekitar Rp20 triliun menjadi kisaran Rp12–15 triliun. Karena itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah strategis agar pembangunan tetap berjalan.
“Transparansi bukan pilihan, tapi keharusan untuk menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya. (Mat/ADV DPRD Kaltim)
