SAMARINDA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti maraknya tanggapan masyarakat yang menilai program pendidikan gratispol tidak full dibayarkan sepenuhnya dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Salah satu alasannya ini karena kapasitas fiskal hingga penyesuaian regulasi dengan pusat menjadi penyebab utama.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry membenarkan bahwa program pendidikan gratis ini tidak sepenuhnya gratis. Di mana Pemprov hanya mengcover biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berkedok investasi jangka panjang dalam pembentukan sumberdaya manusia di Kaltim.
“Konsepnya memang ingin gratispol, akan tetapi tentu disesuaikan dengan kapasitas fiskal kita juga,” katanya, Rabu (9/07/2025)
Lebih lanjut, Sarkowi menyebutkan bahwa gratis pol seharusnya merupakan wewenang pemerintah pusat, namun soal pemberian jaminan pendidikan gratis tersebut hanya ada di Papua karena menjadi otonomi khusus.
Di mana berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2021 otonomi khusus di Papua memberikan jaminan pendidikan gratis bagi orang asli Papua (OAP) mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi.
“Maka gratispol itu kata Kementerian Dalam Negeri adanya di Papua karena otonomi khusus, kalau kita disesuaikan dengan regulasi yang ada,” ucapnya.
Sarkowi juga melihat bahwa pendidikan gratis pol di tahun 2025 ini belum berjalan maksimal. Hal ini karena adanya pergeseran anggaran yang mewajibkan pemerintah penyesuaian kembali anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Kalau secara tahapan sebenarnya seharusnya program pendidikan gratis pol itu realisasinya di tahun 2026,” ucapnya.
Terakhir, Sarkowi mendorong agar Pemprov Kaltim dapat memaksimalkan anggaran pada tahun berikutnya. Untuk penerima manfaat program pendidikan gratis ini.
“kami nantinya akan mencoba untuk bisa mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat juga, apakah pelaksanaan dari Pergub gratis pol ini ada hal-hal yang masih kurang,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
