SAMARINDA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyuarakan desakan keras kepada pemerintah pusat untuk segera mewujudkan keadilan fiskal, khususnya terkait alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA).
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa Kaltim layak mendapatkan porsi DBH yang lebih proporsional mengingat kontribusi besar provinsi ini terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nasional.
Hasanuddin Mas’ud menyoroti ketimpangan yang selama ini terjadi. Menurutnya, Kaltim telah menjadi salah satu penyumbang utama PNBP nasional, khususnya dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.
Namun, realitasnya, alokasi DBH yang kembali ke daerah justru belum mencerminkan kontribusi signifikan tersebut
“Selama ini Kaltim menjadi penyumbang utama PNBP nasional, tapi alokasi DBH-nya belum adil. Ketimpangan ini harus segera dibenahi,” Selasa, (15/7/2025)
Lebih lanjut, Hasanuddin mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan pusat. Menurutnya, upaya memperjuangkan hak-hak daerah ini tidak bisa dilakukan secara parsial.
Dukungan regulasi yang kuat, serta diplomasi fiskal yang cerdas dan berkelanjutan, juga dianggap sebagai bagian integral dari strategi bersama untuk memastikan keadilan bagi daerah penghasil SDA.
“Ini bukan semata soal Kaltim, tapi demi menciptakan sistem fiskal nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh daerah penghasil di Indonesia,” ujarnya.
Hasanuddin juga juga menyatakan kesiapan lembaganya untuk menjadi bagian dari solusi. Salah satunya dengan memperkuat posisi Kaltim dalam forum nasional dan menyuarakan rekomendasi strategis berbasis konstitusi.
Hasanuddin Mas’ud juga mengajak semua elemen masyarakat, mulai dari eksekutif, legislatif, akademisi, hingga masyarakat sipil, untuk bersama-sama membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya keadilan fiskal.
Ia berharap, gerakan kolektif ini dapat memberikan tekanan yang signifikan kepada pemerintah pusat untuk merealisasikan kebijakan yang lebih adil.
“Sudah saatnya semua pihak duduk bersama dan menyuarakan kepentingan daerah. Jangan sampai daerah penghasil SDA justru terus tertinggal dari sisi pembangunan,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
