SAMARINDA- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merencanakan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Samarinda dan Bontang, dengan target penyelesaian pada 2026. Meski proyek ini dinilai strategis, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, terutama akses jalan bagi desa-desa yang masih terisolasi.
Apansyah merasa perihatin terhadap lambannya penanganan infrastruktur jalan terutama di kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T) seperti di Mahakam Ulu (Mahulu) dan wilayah perbatasan lainnya.
“Kami mendorong Gubernur agar memprioritaskan pembangunan jalan di seluruh pelosok. Ini bukan semata soal infrastruktur, tetapi dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Apansyah, Jumat (23/5/2025).
Menurut data Dinas PUPR-PERA Kaltim, dari total 931 kilometer jalan provinsi, hanya 763 kilometer dalam kondisi mantap, sementara 168 kilometer masih rusak. Sistem drainase yang buruk disebut sebagai salah satu faktor utama rusaknya jalan di musim hujan.
“Keterlambatan perbaikan sangat berdampak pada masyarakat, terutama di Mahakam Ulu. Kerusakan bisa berlangsung berbulan-bulan tanpa solusi, padahal mereka sangat bergantung pada akses darat untuk kehidupan sehari-hari,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan Rp2,6 triliun untuk sektor Bina Marga tahun ini. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan serta jembatan. Namun, DPRD menekankan pentingnya distribusi dana yang menyasar wilayah dengan kebutuhan mendesak.
“Kita sudah dengar kemarin bahwa jalan tol Samarinda-Bontang akan terealisasi 2026. Itu memang proyek penting, tapi jangan lupakan jalan penghubung antarperkampungan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Apansyah.
Di sisi lain, ia mengapresiasi keberhasilan Pemprov Kaltim dalam menyelesaikan pembangunan Jembatan Sungai Nibung di Kutai Timur, yang dijadwalkan beroperasi pada 2026.
“Tentunya dengan adanya Jembatan Sungai Nibung, mobilitas masyarakat semakin mudah, dan ini akan berdampak positif pada sektor pariwisata di Kutai Timur,” pungkasnya.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menyeimbangkan pembangunan proyek besar dengan perbaikan infrastruktur dasar, agar seluruh masyarakat Kaltim merasakan manfaatnya tanpa terkendala akses. (Asu/ADV*)
