SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim tahun 2024 yang mencapai 78,79 belum mencerminkan pemerataan pembangunan.
Menurutnya, ketimpangan IPM antarwilayah, seperti di Mahakam Ulu dan Kutai Barat, masih sangat nyata. “IPM naik, tapi daerah tertinggal masih jauh tertinggal. Ini soal distribusi akses pendidikan,” tegas Andi, Selasa (24/6/2025).
Ia menyebut pendidikan sebagai titik sentral peningkatan IPM. Pemerintah diminta memperkuat program afirmatif pendidikan di wilayah 3T, mulai dari pembangunan sekolah berasrama, insentif guru, beasiswa berbasis wilayah, hingga vokasi berbasis potensi lokal.
“IPM bukan sekadar angka, tapi cermin kualitas hidup. Pemerataan pendidikan adalah syarat pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Andi mendorong Pemprov Kaltim tidak terpaku pada keberhasilan statistik, tetapi menjadikan IPM sebagai dasar kebijakan inklusif. “Tak ada kemajuan jika masih ada daerah yang tertinggal,” tutupnya
