SAMARINDA- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, memberikan peringatan keras terkait proses seleksi pemilihan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kaltim 2025.
Firnadi mendesak agar panitia seleksi tidak hanya terpaku pada kelengkapan administrasi, melainkan harus secara serius mempertimbangkan latar belakang, rekam jejak, dan kepercayaan publik terhadap para calon.
Menurutnya, integritas dan profesionalisme seorang calon tidak bisa hanya diukur dari dokumen administratif semata.
“Meski seleksi administrasi telah memiliki rambu-rambu formal namun proses ini tidak boleh terjebak dalam pendekatan sekedar normatif,”katanya , Senin (14/7/2025).
Reputasi dan pengalaman kandidat dalam mengelola tanggung jawab publik merupakan aspek krusial yang wajib ditinjau. Oleh karena itu, Firnadi menekankan pentingnya pertimbangan persepsi masyarakat dalam tahapan seleksi berikutnya sebagai wujud akuntabilitas kepada publik.
Politikus PKS ini juga menyoroti lonjakan minat terhadap posisi strategis di BUMD Kaltim, khususnya pada perusahaan daerah seperti PT Migas Mandiri Pratama (MMP).
Ia mengakui hal tersebut wajar mengingat potensi ekonomi besar yang dimiliki perusahaan tersebut. Namun, Firnadi mengingatkan bahwa minat tinggi ini harus diiringi dengan seleksi yang lebih ketat dan berintegritas tinggi.
“ini soal asal daerah soal perusahaan yang mengelola kepentingan publik tidak boleh main-main proses seleksi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab,”ucapnya.
Di sisi lain, Firnadi juga mengapresiasi keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi proses seleksi direksi BUMD. Respons publik ini dinilai sangat penting untuk mewujudkan tata kelola BUMD yang lebih akuntabel dan profesional di masa mendatang.
“Terima Kasih kepada masyarakat yang telah memberikan perhatian terhadap proses seleksi BUMD ini. Dan Timsel perlu memperhatikan jejak latar belakang calon direksi,”ujarnya.
“Kalau pemimpinnya tidak punya integritas dan kepercayaan publik rendah ,maka bagaimana bentuk perusahaan bisa dipercaya mengelola aset publik dengan benar,” pungkasnya.
