SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan bahwa program layanan dasar gratis seperti pendidikan dan kesehatan tidak akan efektif tanpa data yang akurat dan terintegrasi.
“Kalau datanya lemah, yang menikmati hanya warga kota. Daerah terpencil tetap tertinggal,” ujarnya, Rabu (4/6/2025).
Menurutnya, peta kebutuhan infrastruktur—mulai dari jalan, listrik, hingga tenaga pendidik dan medis—harus disusun secara menyeluruh agar kebijakan tepat sasaran.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi sebagai penyebab ketimpangan layanan. Karena itu, Damayanti mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyusun kebijakan berbasis kebutuhan riil.
“Kaltim itu luas dan beragam. Pendekatan harus disesuaikan, bukan diseragamkan,” tegasnya.
Ia menyebut program nasional seperti transformasi layanan primer dan revitalisasi pendidikan hanya akan berhasil jika diterapkan sesuai kondisi lokal. (Sam/ADV*)
