Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim angkat bicara atas adanya aktivitas hauling batu bara oleh dilakukan oleh perusahaan baru bara, PT Kaltim Prima Coal (KPC). Aktivitas ini dinilai melanggar aturan karena menggunakan jalan nasional padahal belum mendapatkan izin resmi.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Jahidin mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah memotong jalan utama yang vital bagi konektivitas antara Berau, Kutai Timur, dan Samarinda, untuk keperluan pengangkutan batu bara mereka.
“Jadi jalanan itu di potong untuk sarana bolak-balik perusahaan memuat batu bara,” katanya, Kamis 29 Mei 2025.
Tindakan ini dilakukan tanpa izin resmi, melainkan hanya berbekal rekomendasi yang disalahartikan sebagai izin.
“Kemaren dalam rapat alasannya pihak KPC mendapat rekomendasi penggunaan, kalau hanya rekomendasi bukan bersifat izin, tapi rekomendasi itu persyaratan untuk mendapatkan izin,”ucapnya.
Jahidin menegaskan bahwa prosedur yang benar seharusnya adalah perusahaan membangun jalan tersendiri untuk hauling batu baru tersebut dan pemerintah melakukan verifikasi kelayakan. Permasalahan ini disampaikan Jahidin telah berjalan selama kurang lebih satu tahun.
“Ini dimanfaatkan bahkan sudah hampir satu tahun. Ini tentu suatu penyimpangan, karena jalan nasional itu prasarana untuk umum kebutuhan primer masyarakat,”jelasnya.
Lebih lanjut, Jahidin menjelaskan bahwa perusahaan KPC semau-maunya menggunakan jalan tersebut dan mengedepankan kepentingan perusahaan dibanding masyarakat.
“Mereka menghalangi pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4, lebih-lebih truk bermuatan berat berlalu lalang. Setiap kendaraan dari KPC menyebrang, kendaraan pengguna jalan umum di stopkan dulu sama pihak security dari KPC,”katanya.
“Sehingga setelah beberapa menit baru bisa menggunakan jalan itu, kan gak benar jalan negara atau jalan nasional di gunakan untuk komersial KPC. Semestinya dia gunakan jalan alternatif,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
