SAMARINDA- Dalam menangani berbagai permasalahan di Provinsi Kaltim, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim bersama Pemerintah Provinsi Kaltim dan stakeholder terkait membuat tim reaksi cepat menuntaskan permasalahan Kaltim.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Muhammad Husni Fahruddin menyampaikan bahwa masih banyak permasalahan atau kasus di beberapa daerah Kaltim menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim yang belum menemui titik terang, seperti permasalahan pemasangan fender Jembatan Mahakam I Samarinda yang belum terpasang hingga saat ini.
“Terkait jembatan Mahakam I Samarinda yang ditabrak sampai hari ini namun belum melakukan pembayaran,” katanya di Gedung E DPRD Kaltim, Senin 26 Mei 2025.
Dalam kasus hilangnya fender Jembatan Mahakam I Samarinda usai ditabrak kapal tongkang beberapa waktu lalu, Husni melihat pihak perusahaan seakan acuh terhadap proses ganti rugi kerusakan fender tersebut. Padahal pemasangan fender ini penting untuk keselamatan masyarakat yang melintas diatasnya.
“Pihak penabrak nampaknya juga belum melakukan ganti rugi, ini juga perlu kita dorong agar segera pihak perusahaan melakukan ganti rugi,” jelasnya
Permasalahan lainnya yakni terkait persoalan laham. Banyak permasalahan lahan yang belum diselesaikan dan mengakibatkan pergesekan dilingkungan masyarakat satu sama lain.
“Seperti penyerobotan lahan dan lingkungan tapi belum ada penyelesaiannya,” ucapnya.
Untuk mempercepat proses penanganan ini, DPRD Kaltim meminta Pemprov Kaltim agar menjalin kerja sama yang erat dengan legislatif guna memastikan solusi terbaik dapat segera diimplementasikan.
“Kita akan segera membentuk sebuah tim reaksi cepat tergabung dalam forkopimda, kepolisian, pengadilan, DPRD Kaltim dan OPD lainnya untuk menyelesaikan permasalahan Masyarakat secara tuntas, praktis, efektif dan cepat,” katanya.
Tim ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang tuntas, praktis, efektif, dan cepat. Salah satu agenda besar yang akan masuk dalam skema penanganan adalah persoalan jalan putus yang menjadi kendala besar bagi mobilitas masyarakat.
“Kita akan jalin sinergitas antara Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
