KUKAR – Menjelang Hari Raya Idulfitri, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berupaya memastikan seluruh kewajiban anggaran daerah dapat diselesaikan tepat waktu. Langkah ini diambil agar para rekanan, pekerja proyek hingga aparatur pemerintah tidak terbebani persoalan pembayaran saat memasuki momen Lebaran.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan akad kredit antara Pemkab Kukar dengan PT BPD Kaltim Kaltara pada Jumat (13/3/2026) di Kantor Cabang Bank Kaltimtara Tenggarong.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basrie mengatakan, langkah ini diambil sebagai ikhtiar pemerintah daerah untuk menjaga kelancaran arus kas sekaligus menuntaskan kewajiban kepada para rekanan yang telah bekerja bersama Pemkab Kukar dalam berbagai proyek pembangunan.
Menurutnya, pemerintah daerah memahami bahwa pembayaran tersebut tidak hanya menyangkut kontrak kerja, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan banyak orang yang menggantungkan penghasilan dari proyek-proyek tersebut.
“Tujuannya agar arus kas daerah tetap terjaga dan kewajiban kepada pihak ketiga bisa segera diselesaikan,” ujarnya.
Sebelum kebijakan itu diambil, Pemkab Kukar juga telah melakukan koordinasi dengan Kemendagri dan Kemnkeu untuk memastikan langkah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dengan telah ditandatanganinya akad kredit ini, proses administrasi pencairan anggaran diharapkan dapat segera berjalan sehingga pembayaran kepada para rekanan bisa dipercepat.
Selain itu, Pemkab Kukar juga memastikan hak-hak aparatur pemerintah menjadi perhatian. Pemerintah daerah telah menyiapkan pembayaran bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk tunjangan hari raya (THR) dan tambahan penghasilan pegawai.
Aulia berharap langkah ini dapat memberikan kepastian bagi semua pihak, mulai dari kontraktor hingga para pekerja yang terlibat dalam proyek pemerintah, agar dapat menyambut Lebaran dengan lebih tenang dan bahagia bersama keluarga.(Sam/red)
