SAMARINDA – Rencana Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, untuk meniadakan anggaran bantuan bagi cabang olahraga (cabor) serta pekerjaan media menuai respons dari kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menyayangkan langkah tersebut dan menilai keputusan itu tidak mencerminkan kebijaksanaan dalam pengelolaan anggaran.
Menurut Sigit, DPRD memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, termasuk dalam hal mengusulkan alokasi dana yang dianggap penting seperti dukungan untuk cabor dan media. Ia mengingatkan bahwa mekanisme pengusulan anggaran bersifat dua arah, baik dari eksekutif maupun legislatif.
“Teman-teman di DPRD juga punya tanggung jawab terhadap konstituen. Jadi, seharusnya ada ruang saling usul, bukan sepihak,” ujarnya, Kamis (24/7/2025).
Sigit juga menyinggung fokus Gubernur terhadap sepuluh program unggulan, termasuk infrastruktur jalan. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan prioritas tersebut, namun sebaiknya tidak mengabaikan aspirasi dari DPRD.
Ia mengaku mendapat banyak keluhan dari sesama anggota dewan terkait wacana penghapusan anggaran cabor dan media. “Saya bilang ini harus dibijaksanai. Jangan sampai mengesampingkan kebutuhan riil di lapangan,” tegasnya.
Sigit menambahkan bahwa isu ini akan menjadi bagian pembahasan dalam Rapat Pimpinan DPRD Kaltim yang digelar Jumat (25/7/2025) besok. Ia berharap klarifikasi lebih lanjut bisa diperoleh dari pimpinan DPRD dalam rapat tersebut. (Sam/ADV*)
