SAMARINDA- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel menanggapi isu rencana penghapusan anggaran media dari dana aspirasi atau pokok pikiran (Pokir) belum mendapatkan keputusan akhir.
“Masih dibahas. Nanti dalam proses akan kita sampaikan. Masih di dalam pembahasan, belum final,” katanya, Jumat (25/07/2025).
Rencana menghapus anggaran dukungan bagi media sebelumnya mencuat dalam rapat internal pimpinan DPRD Kaltim yang turut dihadiri oleh para ketua fraksi, ketua komisi, serta pimpinan badan-badan legislatif lainnya.
Hal ini akhirnya memicu reaksi dari sejumlah pihak, dugaan itu dinilai setelah munculnya polemik insiden yang melibatkan ajudan salah satu pimpinan DPRD beberapa waktu lalu dengan para wartawan Kaltim.
Menanggapi hal tersebut, Ekti menegaskan bahwa DPRD tidak akan mengambil langkah terburu-buru.
Ia menekankan bahwa keterbukaan dalam proses pemberian dan meminta agar wartawan tetap aktif memantau jalannya diskusi demi menjaga prinsip transparansi.
“Kejar terus ya, nanti kita akan sampaikan kalau sudah ada hasil. Sekali lagi, ini belum final,” katanya.
Ekti juga berkomitmen terhadap peran media sebagai mitra penting dalam pembangunan daerah dan demokrasi. Ia menilai peran media tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat luas.
“Saya tidak pernah jauh dari media. Dari saya Ketua KNPI, Ketua KONI, media selalu hadir menyampaikan program kita ke masyarakat. Ini peran yang sangat penting,” ucap Ekti.
Relasi antara pemerintah dan media harus dibangun dalam semangat kemitraan dan saling menghormati.
Terkahir, Politisi Gerindra ini mengingatkan agar media tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan ruang publik yang sehat dan demokratis.
“Media bukan musuh. Justru menjadi mitra strategis kita dalam membangun Kalimantan Timur. Jangan sampai malah menjatuhkan,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
