KUKAR- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022. Penghargaan ini menegaskan komitmen Pemkab Kukar dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyampaikan bahwa penghargaan ini memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. “Opini WTP ini mendorong kami untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif,” ujarnya.
Edi optimis bahwa tata kelola keuangan Pemkab Kukar akan semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan target prioritas yang telah ditetapkan.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Agus Priyono, menyatakan bahwa meskipun ada beberapa masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, hal ini tidak mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD.
BPK memberikan Opini WTP kepada 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara.
Agus menekankan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.
Pencapaian WTP ini merupakan hasil dari kerja keras Pemkab Kukar dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, serta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Yah/ADV/Diskominfo Kukar)
