Samarinda,Saranarepublika.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan pihaknya tengah memperjuangkan anggota Satpol PP yang saat ini masih berstatus sebagai tenaga honorer, menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Bahkan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim kemarin, andaikan bisa kita pakai APBD saja untuk sekitar 3 ribu ASN seluruh Kaltim. Saya kira kita cukup, tapi aturan yang membenturkan itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hasanuddin mengatakan aturan yang dimaksud adalah aturan dari pemerintah pusat yang mengharuskan pengangkatan PPPK melalui seleksi nasional.
“Karena itu, kami mendorong agar pemerintah pusat memberikan kelonggaran kepada pemerintah daerah untuk mengangkat Satpol PP menjadi PPPK tanpa melalui seleksi nasional,” ujarnya.
Sementara itu, hal ini selaras dengan Wakil Ketua DPRD Kaltim. Seno Aji menjelaskan pihaknya terus mendorong perubahan status anggota Satpol PP dari honorer berubah menjadi PPPK.
Lanjutnya, ia menegaskan bahwa saat ini pihaknya telah bersurat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) agar pegawai honorer Satpol-PP bisa diangkat menjadi ASN.
“Maka kita mendorong Pak Pj Gubernur Kaltim untuk membuat surat ke menteri, bahwa nanti semua Satpol bisa jadi PPPK,” bebernya.
Lebih lanjut, Seno mengungkapkan bahwa hal ini masih dalam proses dan diharapkan dapat segera di tindak lanjuti oleh KemenPAN-RB.
“Kita berharap pemerintah pusat memberikan kelonggaran kepada pemerintah daerah untuk mengangkat Satpol PP menjadi PPPK tanpa melalui seleksi nasional,” pungkasnya. (Sih/Ps/Adv DPRD Kaltim)
