SAMARINDA – Ketegangan antara ratusan sopir truk dan Pemerintah Kota Samarinda mulai menemukan titik terang. Setelah aksi protes terkait pembatasan solar subsidi dan pemblokiran kartu BRIZZI, Wali Kota Samarinda Andi Harun akhirnya memberikan waktu tiga bulan bagi sopir untuk menormalisasi bak kendaraan yang tidak sesuai ketentuan.
Kesepakatan itu muncul dalam dialog bersama Forum Gabungan Sopir Samarinda (FGSS). Andi menegaskan, kartu BRIZZI kendaraan yang telah lulus uji KIR akan dibuka kembali, sementara sopir yang belum memenuhi standar dimensi diberikan kesempatan melakukan perbaikan.
“Yang sudah lulus uji KIR, BRIZZI-nya kita buka. Yang belum normalisasi saya kasih waktu tiga bulan,” tegas Andi Harun saat menemui massa aksi. Senin (24/8).
Pemkot juga membuka peluang mengevaluasi sistem kupon antrean solar subsidi jika penerapannya justru menyulitkan masyarakat. Namun, Andi menekankan kelonggaran tersebut bukan berarti aturan keselamatan dan ketentuan kendaraan overdimensi dapat diabaikan.
Setelah tiga bulan berlalu, kendaraan yang belum dinormalisasi wajib mengikuti ketentuan pemerintah pusat. Pemkot menegaskan, solusi diberikan untuk memberi ruang perbaikan, bukan menjadi kelonggaran tanpa batas. (Asy/Sam)
