SAMARINDA – Jalan-jalan utama menuju Gedung DPRD Kaltim diperkirakan akan ramai pada Senin (1/9/2025). Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam siap menyuarakan tuntutan mereka. Namun di balik lautan massa yang akan berkumpul, ada barisan aparat kepolisian yang berdiri tegak: 1.025 personel Polresta Samarinda diturunkan untuk menjaga jalannya aksi.
Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara tegas, namun tetap mengedepankan sisi humanis.
“Penyampaian aspirasi adalah hak asasi manusia. Tugas kami sebagai penegak hukum adalah memastikan proses itu berlangsung aman,” ujarnya.
Ribuan personel itu bukan sekadar pengawal, mereka adalah penjaga ruang demokrasi. Di tengah riuh suara yang mengkritik dan menuntut perubahan, polisi hadir sebagai garis pembatas antara semangat demokrasi dan potensi kekacauan.
Bagi Hendri Umar, pengamanan bukan semata soal barikade dan prosedur, melainkan juga soal empati. Ia menekankan kepada jajarannya agar tidak hanya bersikap profesional, tetapi juga mampu membaca suasana hati massa. Ketegasan harus berjalan seiring dengan kesabaran.
Di lapangan, wajah-wajah aparat mungkin terlihat serius. Namun di balik itu, ada tekad yang sama: menjaga agar aspirasi rakyat tersampaikan, tanpa ada kerugian jiwa maupun rusaknya fasilitas umum.
Hari ini, ketika Samarinda menjadi panggung besar bagi demokrasi jalanan, barisan polisi menjadi pagar hidup yang menegakkan keseimbangan. Mereka memastikan suara rakyat tetap terdengar, tapi kota tetap aman. Sebab pada akhirnya, demokrasi bukan hanya milik yang bersuara di jalan, tapi juga milik seluruh warga yang mendambakan ketertiban. (Sam/red)
