Kutai Kartanegara- Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur Salehuddin menyerukan pentingnya sinkronisasi dalam mitigasi bencana banjir antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan Pemerintah Provinsi Kaltim guna menghadapi ancaman banjir yang kerap melanda wilayah tersebut, khususnya daerah hulu.
“Mitigasi bencana harus benar-benar disinkronkan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Perlu pembagian tugas yang jelas agar antisipasinya terencana,” katanya Jumat (23/5/2025)
Legislator daerah pemilih Kukar ini mencatat sebanyak 20 kecamatan dengan topografi yang beragam, termasuk wilayah rawa-rawa, sehingga Salehuddin menilai perlu langkah komprehensif dan terstruktur untuk mencegah dan menanggulangi banjir. Ia mendorong adanya perencanaan teknis sejak dini, termasuk perbaikan sistem drainase dan penyiapan jalur evakuasi.
“Jika jalan terputus, koordinasi dengan Dinas Perhubungan harus memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan, apalagi saat kondisi kritis seperti bulan Ramadan,” imbuhnya.
Selain kesiapan fisik, Salehuddin juga menekankan urgensi pemetaan risiko dan penguatan sistem peringatan dini. Menurutnya, langkah antisipatif yang cepat sangat diperlukan agar dampak banjir dapat diminimalisasi.
“Ketika curah hujan tinggi dan elevasi sungai naik, kita harus tahu langkah teknis yang harus dijalankan. Mitigasi ini harus sistematis dan responsif,” jelasnya.
Terakhir, Politisi Golongan Karya (Golkar) ini mengingatkan bahwa penanganan bencana bukan semata persoalan infrastruktur, namun juga soal koordinasi lintas instansi dan pengelolaan risiko yang komprehensif. Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, agar memberi perhatian serius terhadap penguatan sistem mitigasi banjir.
“Ini tanggung jawab bersama. Potensi bencana seperti banjir harus diantisipasi secara efektif melalui kerja sama lintas sektor,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
