SAMARINDA- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur Sigit Wibowo mendorog pengembangan aplikator transportasi daring berbasis lokal melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai solusi atas tantangan sistem transportasi digital nasional yang dinilai merugikan mitra pengemudi.
Rencana ini mencuat usai rapat pembahasan tarif Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Sigit mengemukakan bahwa keberadaan aplikator lokal dinilai mampu menciptakan sistem layanan yang lebih adil dan mendorong pendapatan alternatif bagi daerah.
“Ini langkah maaju yang layak didukung. Kalau dikelola dengan profesional bukan mustahil BUMD kita bisa bersaing dan memberikan layanan yang lebih adil,” katanya, Rabu (9/7/2025)
Sigit menilai, transportasi daring tak lagi hanya berfokus pada mobilitas penumpang, melainkan memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai ekosistem logistik dan distribusi UMKM, termasuk layanan antar barang dan makanan.
“Bayangkann kalau kita punyaa aplikator sendiri yang bisa antar barang dan makanana, itu bisa menopang distribusi UMKM yang selama ini kesulitan menjangkau konsumen,” terangnya.
Ia juga menyebut bahwa beberapa daerah telah berhasil menerapkan model serupa, yang memungkinkan regulasi tarif lebih rasional, perlindungan bagi mitra pengemudi, serta sinergi dengan sektor pelayanan publik.
“Dengan pengelolaan yang tepat, BUMD bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” katanya.
Namun demikian, Sigit menekankan perlunya perencanaan menyeluruh yang mencakup pelatihan sumber daya manusia, penguatan regulasi, dan sistem manajemen pelayanan yang komprehensif agar aplikasi dapat berfungsi optimal dan diterima masyarakat.
“Inisiatif innibagus, tapi harus dibarengi dengan sistem pelatihan, regulasi ketat dan manajemen pelayanan yang unnggul,” pungkasnya.
