SAMARINDA- Di saat pemerintah menyerukan efisiensi anggaran dan masyarakat masih bergulat dengan tekanan ekonomi, kabar pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar untuk mendadak menjadi perbincangan hangat. Dari influencer lokal hingga nasional, isu ini bergulir cepat di jagat maya. Bukan sekadar soal angka, tetapi tentang rasa—tentang empati.
Kritik publik bukan tanpa alasan. Di tengah harga kebutuhan pokok yang belum sepenuhnya stabil, akses pendidikan dan kesehatan yang masih perlu diperkuat, serta infrastruktur desa yang belum merata, pengadaan mobil mewah dengan nilai fantastis terasa kontras. Pemerintah boleh saja berdalih bahwa kendaraan dinas adalah fasilitas penunjang kerja kepala daerah. Namun, publik melihat momentum—dan momentum kali ini terasa kurang tepat.
Pandhu Samudra, Founder Rumah Harapan Rakyat Kaltim, menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut. Baginya, keputusan ini mencederai semangat penghematan yang sebelumnya digaungkan. Ketika rakyat diminta bersabar dan berhemat, simbol kemewahan dari pucuk pimpinan justru menimbulkan jarak psikologis antara penguasa dan yang dikuasai.
Persoalan ini sejatinya bukan semata-mata tentang legalitas atau prosedur anggaran. Bisa jadi semua telah sesuai aturan. Namun kepemimpinan tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, melainkan juga dari sensitivitas moral dan ketepatan membaca situasi sosial. Seorang pemimpin bukan hanya pengambil kebijakan, tetapi juga penjaga rasa keadilan publik.
Di era keterbukaan informasi, setiap keputusan mudah diuji oleh persepsi masyarakat. Transparansi menjadi kunci. Jika memang ada urgensi keamanan, protokoler, atau pertimbangan teknis tertentu yang mendasari pengadaan tersebut, maka penjelasan terbuka harus disampaikan secara jernih. Tanpa itu, ruang tafsir publik akan diisi oleh kecurigaan.
Kalimantan Timur sedang bersiap menjadi beranda Ibu Kota Nusantara. Tantangan pembangunan, pemerataan, dan penguatan ekonomi rakyat jauh lebih besar dari sekadar polemik kendaraan dinas. Justru di fase ini, simbol kesederhanaan dan keberpihakan kepada rakyat menjadi energi moral yang sangat dibutuhkan.
Kritik bukan berarti kebencian. Ia adalah bentuk kepedulian. Pemerintah daerah perlu melihat gelombang respons ini sebagai alarm sosial. Bahwa di tengah efisiensi dan jeritan rakyat, setiap rupiah yang dikeluarkan negara akan selalu ditimbang oleh nurani publik.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya citra, melainkan kepercayaan. Dan kepercayaan, sekali retak, tidak mudah direkatkan kembali. (Red/*)
