SAMARINDA- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sekali lagi menunjukkan prestasinya dalam pengelolaan keuangan dengan meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Penghargaan ini diterima oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, pada Jumat (3/5/2024), dalam sebuah upacara di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Samarinda.
Penghargaan ini menandai keberhasilan berkelanjutan Kukar dalam mempertahankan standar tertinggi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh BPK RI, berdasarkan evaluasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2023.
Pencapaian WTP ini mencerminkan komitmen Pemkab Kukar terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, sesuai dengan regulasi dan standar akuntansi pemerintahan. Ini adalah prestasi yang layak dirayakan dan membuktikan dedikasi Pemkab Kukar dalam menjalankan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.
Dalam pidato terima kasihnya, Bupati Edi Damansyah memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi, termasuk Sekda Kukar, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, dan semua anggota tim.
Ia menekankan bahwa opini WTP ini adalah bukti dari kinerja keuangan yang solid dan pertanggungjawaban yang kuat selama tahun 2023.
“Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen tim kami. Terima kasih atas semua dukungan,” kata Edi Damansyah.
Edi Damansyah juga menegaskan bahwa prioritas utama Pemkab Kukar adalah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat melalui program-program yang tercermin dalam laporan keuangan.
“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di wilayah kami,” ucap Bupati.
Kehadiran Sekda Kukar, Sunggono, Kepala BPKAD Kukar, Sukotjo, dan Kepala Inspektorat Kukar, Heriansyah, dalam acara tersebut menegaskan lagi komitmen Pemkab Kukar untuk menjalankan tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab.
Diharapkan, pencapaian WTP ini akan menjadi motivasi bagi Pemkab Kukar untuk terus memperbaiki kinerja dan akuntabilitas keuangannya di masa yang akan datang, menjadikan Kukar sebagai model bagi daerah lain dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan menguntungkan masyarakat. (Yah/ADV/Diskominfo Kukar)
