SAMARINDA- Dua negara besar yakni China dan India dikabarkan memangkas pengiriman batubara dari Indonesia yang digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik.
Keputusan dua negara ini untuk menstop impor dari tanah air demi mendapatkan jenis batubara yang lebih padat energi dari tempat lain.
Menanggapi pemutusan impor batubara tersebut, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Guntur mengatakan bahwa pemutusan kerja sama batu bara ini tidak akan memberikan dampak ke perekonomian Kaltim.
Menurutnya satu-satunya dampak yang mungkin dapat dirasakan Provinsi Kaltim hanyalah dari sisi dana bagi hasil (DBH).
“Imbas ke kita cuman DBH saja karena yang menyentuh ke kita langsung hanya dari sektor pajak alat berat,”katanya, Kamis 10 Juli 2025.
Untuk itu Komisi II DPRD Kaltim saat ini tengah fokus untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim dari sektor lainnya di luar sektor pertambangan.
Hal ini karena penerimaan dari sektor tersebut masih tergolong kecil padahal Kaltim memiliki ratusan perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan.
Kemudian saat di singgung terkait dampak pemangkasan impor terhadap tenaga kerja di perusahaan tambang di Kaltim, Guntur mengaku belum dapat melihat perkembangan signifikan ke depannya.
Setelah adanya keputusan pemberhentian kerja sama batu bara ini, harapannya tidak ada pengurangan tenaga kerja atau pekerja yang dirumahkan akibat perubahan pasar ekspor batubara ini.
Terkahir, Guntur optimis bahwa kebutuhan domestik akan batubara tetap tinggi terutama penggunaan energi di sektor kelistrikan yang saat ini mulai mengandalkan sumber daya batu bara.
“Kita berharap imbas negatif tidak terjadi, jangan sampai ada yang di rumahkan tenaga kerjanya karena kondisi pasar ini. Karena saat ini juga batubara digunakan sebagai PLTU,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
