SAMARINDA- Peredaran beras oplosan pada 212 merek beras kemasan yang beredar di sejumlah pasar modern dan ritel di Indonesia mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo.
Ketua Fraksi PAN-Nasdem ini menyebut lemahnya pengawasan distribusi pangan sebagai faktor utama yang membuka ruang bagi praktik kecurangan dan merugikan konsumen.
“Maraknya beras oplosan ini mirip seperti pengoplosan BBM. Distribusi yang tidak diawasi ketat membuat kecurangan terus berulang dan masyarakat selalu jadi pihak yang dirugikan,” katanya, Senin (14/7/2025)
Sigit menilai praktik pengoplosan beras sebagai kejahatan sistematis yang harus dihentikan melalui tindakan hukum yang tegas dan terukur. Banyak konsumen tak menyadari telah menjadi korban karena terbiasa mempercayai produk kemasan tanpa memeriksa isinya.
“Kadang-kadang produk yang kita pakai sehari-hari kita anggap benar saja karena sudah dikemas. Padahal bisa saja isinya tidak sesuai label,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sigit mendorong agar pemerintah daerah dan instansi terkait di Kalimantan Timur memperkuat sistem pengawasan pangan dari hulu ke hilir. Ia menekankan pentingnya inspeksi mendadak dan pemantauan rutin terhadap gudang distributor serta pedagang.
“Harus dicek dulu barangnya. Antisipasi harus ada. Kalau ketahuan, harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Dampak dari beras oplosan tidak hanya sebatas kerugian ekonomi rumah tangga, tetapi juga berpotensi memicu gangguan kesehatan dan merusak stabilitas harga pangan lokal.
“Kalau ketangkap, tindak tegas produsen. Jangan sampai rakyat terus jadi korban,” ucapnya
Terakhir, Sigit mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan praktik curang yang ditemui.
“Jangan diam. Kalau ada yang mencurigakan, laporkan. Kita butuh kerja sama semua pihak supaya perlindungan terhadap konsumen bisa optimal,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
