SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur memperingatkan ancaman serius dari amburadulnya data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pasca transisi dari DTKS ke DT-SEN. Penurunan cakupan Universal Health Coverage (UHC) disebut bisa berdampak langsung pada rakyat miskin dan membebani fiskal daerah.
“Kalau data tidak segera sinkron, peserta miskin bisa hilang dari sistem. Daerah yang akhirnya menanggung. Ini bom waktu,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, Rabu (2/7/2025).
Ia menilai, kelemahan bukan pada niat, tetapi pada buruknya koordinasi antarinstansi. Darlis mendesak percepatan sinkronisasi lintas sektor agar warga miskin tak kehilangan akses layanan kesehatan.
“Gara-gara sistem berubah, jangan sampai ribuan warga jadi korban. Ini soal hak dasar, bukan sekadar data,” lanjutnya.
Darlis juga mengkritik ketergantungan pada program alternatif seperti GratisPol dan Jospol yang dinilai tidak menyelesaikan akar persoalan.
“Tanpa perbaikan data makro, kita hanya tambal sulam. Ini soal sistem, bukan sekadar solusi sementara,” pungkasnya.
Komisi IV DPRD Kaltim memastikan akan mengawal ketat isu ini sebagai prioritas pengawasan. Validasi data UHC dinilai mendesak untuk mencegah risiko sosial dan fiskal yang lebih besar. (Sam/ADV*)
