S
SAMARINDA – Proses panjang penyelesaian konflik lahan plasma sawit di Kutai Timur akhirnya menunjukkan titik terang. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Pemuda Pemantauan Kebijakan Publik (FP2K) Kaltim, Asia Muhidin, menyampaikan apresiasinya atas kesepakatan yang dicapai oleh dua desa terkait tata ruang lahan plasma.
Kesepakatan itu, yang disahkan secara hukum melalui notaris usai pertemuan dan bersepakat pada Kamis (10/7) lalu, membuka jalan bagi pencairan dana hasil panen sawit yang selama ini tertahan akibat belum jelasnya kepastian hukum terkait hak dan pembagian lahan. Selama bertahun-tahun, masyarakat yang tergabung dalam koperasi harus bersabar menunggu kejelasan atas kerja sama plasma dengan perusahaan.
Asia Muhidin menyebut bahwa peran Sekretaris Daerah Kutai Timur, Rizali Hadi, sangat signifikan dalam upaya penyelesaian persoalan ini. “Sejak 2023, Pak Rizali aktif memberikan masukan dan mengoordinasikan proses mediasi. Sebagai ketua FP2K sekaligus pengurus koperasi, saya sangat berterima kasih atas perannya yang membantu menciptakan solusi tanpa merugikan pihak manapun,” ujar Asia pada Rabu (30/7).
Dalam dokumen kesepakatan yang ditandatangani, dua koperasi yakni KSU Wira Benua dan KSU Senyiur Indah memutuskan untuk mengelola lahan secara terpisah. KSU Wira Benua akan bermitra dengan PT Kutai Mitra Sejahtera (KMS), sementara KSU Senyiur Indah menggandeng PT Telen Prima Group (TPG). Kedua belah pihak sepakat tetap menjunjung prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan lahan ke depan.
Jika tak ada hambatan, proses pembagian hasil panen yang sempat tertunda selama ini akan dilakukan pada 18 Agustus mendatang. Momentum ini menandai babak baru bagi masyarakat petani plasma di Kutim, setelah bertahun-tahun terjebak dalam ketidakpastian. (Sam/Ps)
