SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam mengawal program sosial pemerintah secara objektif. Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry, menyatakan pengawasan dilakukan berbasis pelaksanaan nyata, bukan asumsi atau prasangka.
“Menilai program sebelum dijalankan itu tidak adil. DPRD bekerja berdasarkan fakta, bukan dugaan,” tegasnya, Rabu (2/7/2025).
Program seperti beasiswa dan perjalanan religi disebut Sarkowi menyentuh langsung masyarakat, sehingga perlu diawasi ketat namun adil. Evaluasi akan dilakukan setelah implementasi, menyasar efektivitas, sasaran penerima, dan penggunaan anggaran.
“Kalau nanti ada penyimpangan, kami tak akan diam. Tapi beri ruang program ini berjalan dulu,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara fungsi kontrol dan kepercayaan terhadap pelaksana program.
“Kami ingin program tepat sasaran, bukan dicurigai sejak awal, tapi juga tak akan kami biarkan jika ada masalah,” tutupnya. (Sam/ADV*)
