SAMARINDA- Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timurn Damayanti, menilai akar persoalan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) tidak hanya terletak pada sistem zonasi, tetapi juga pada ketimpangan mutu pendidikan antar sekolah.
Legislator Dapil Balikpapan ini mengaku banyaknya keluhan dari warga terutama di Dapilnya. Ia mencatat bahwa hanya sekitar 51 persen lulusan SMP di sana yang bisa tertampung di SMA negeri, menandakan adanya kesenjangan serius dalam akses pendidikan.
Situasi ini diperparah oleh tidak meratanya keberadaan sekolah, seperti di Balikpapan Tengah yang bahkan tak memiliki sekolah menengah atas.
“Balikpapan Tengah bahkan tak punya sekolah menengah atas. Lalu, ke mana anak-anak ini harus bersekolah?,”katanya, Selasa (10/6/2025)
Selain soal zonasi, Damayanti juga mengkritisi persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit yang menurutnya lahir akibat distribusi guru dan fasilitas yang tidak merata.
“Distribusi guru berkualitas harus adil. Jangan ada lagi sekolah yang dianggap ‘pinggiran’ hanya karena letaknya jauh dari pusat kota,” ujarnya.
Di sisi lain, Politisi PKB tersebut mengangkat masalah akses terhadap bantuan pendidikan. Ia menyebut program GratisPol belum mampu menjangkau siswa yang terpaksa masuk sekolah swasta akibat tidak lolos ke sekolah negeri.
“Kalau di negeri terbantu, tapi kalau masuk swasta biayanya luar biasa. Setidaknya GratisPol ini bisa sedikit menenangkan mereka yang tidak mendapat tempat di sekolah negeri,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
