SAMARINDA- Rombongan warga Mahakam Ulu (Mahulu) mendatangi DPRD Kaltim untuk menyuarakan nasib yang tak kunjung membaik. Mereka mengeluhkan daerahnya yang masih terisolir, masih bergantung pada jalan tanah, kurangnya tenaga medis, hingga listrik yang masih minim di daerah tersebut.
Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Mahulu) mendatangi Kantor DPRD Kalimantan Timur untuk menyampaikan langsung aspirasi terkait kondisi keterisolasian wilayah dan minimnya layanan dasar sejak Mahulu ditetapkan sebagai kabupaten pada tahun 2012.
Dalam pertemuan audiensi yang berlangsung pada Rabu (28/5), Ketua Forum, Awen menyampaikan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di Mahulu masih sangat terbatas. Akses antar desa hingga pusat kabupaten umumnya berupa jalan tanah yang sulit dilalui, terutama saat musim hujan.
“Tujuan kami ke sini agar Ketua DPRD Kaltim dapat memfasilitasi pertemuan langsung dengan Gubernur. Kami tidak ingin aspirasi ini menjadi wacana semata, tetapi berujung pada tindakan nyata,” ujar Awen.
Awen juga mengungkapkan kondisi layanan kesehatan di Mahulu yang dinilai jauh dari layak. Kabupaten tersebut belum memiliki rumah sakit, dan puskesmas yang ada pun kerap kekurangan tenaga medis.
“Rumah sakit saja belum tersedia. Puskesmas pun kadang ada tenaga medis, kadang tidak. Bagaimana kami bisa mendapat layanan kesehatan yang setara dengan daerah lain?” ucapnya.
Selain itu, sektor pendidikan turut menjadi sorotan. Menurut Awen, banyak anak terpaksa keluar daerah untuk melanjutkan pendidikan tingkat SMA dan perguruan tinggi karena minimnya fasilitas di Mahulu.
Masalah pasokan listrik juga tak luput dari pembahasan. Warga mengeluhkan listrik yang belum tersedia 24 jam penuh dan sering mengalami gangguan. Di sejumlah wilayah perbatasan, aktivitas perdagangan bahkan masih menggunakan mata uang Ringgit Malaysia karena distribusi barang domestik terbatas.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan apresiasi atas keberanian warga Mahulu dalam menyampaikan kondisi nyata di lapangan.
“Mahulu memang wilayahnya kecil, namun tantangan yang dihadapi cukup besar. Hingga saat ini, jalan yang sudah beraspal hanya sekitar 18 kilometer dari total luas 18.428 km²,” ungkap Hasanuddin.
Hasanuddin menjelaskan bahwa potensi Mahulu cukup besar di sektor tambang dan perkebunan. Namun, kontribusinya belum maksimal karena dominasi korporasi besar dan rendahnya keterlibatan tenaga kerja lokal.
“Kita harus dorong agar Mahulu tidak terus tertinggal. Ini wilayah perbatasan yang strategis, dan kami akan perjuangkan agar pemerintah provinsi maupun pusat tidak tinggal diam,” katanya.
Terakhir, Hasanuddin menekankan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan serta komitmen jangka panjang agar Mahulu tidak terus bergantung pada bantuan eksternal dalam menghadapi krisis.
“Kami akan kawal terus aspirasi ini. Yang dibutuhkan bukan hanya janji, tetapi respons nyata dari pemerintah,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
