SAMARINDA- Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim agar segera menyusun regulasi terkait pelaksanaan kelulusan di sekolah jenjang pendidikan menengah. Tujuannya untuk menjaga esensi pendidikan serta mencegah acara pelepasan siswa menjadi beban finansial bagi orang tua.
“Prinsipnya, jangan sampai program wisuda itu membebani pembiayaan orang tua. Kan tidak semua orang tua mampu,” katanya, Rabu (28/5).
Menurutnya, banyak orang tua yang merasa terbebani oleh biaya wisuda, tetapi enggan mengutarakan keberatan karena khawatir dianggap tidak mendukung sekolah. Kondisi ini dinilai berpotensi memunculkan tekanan sosial hingga utang hanya demi keikutsertaan dalam acara tersebut.
“Kalau tidak ada imbauan seperti itu, dikhawatirkan tetap dilaksanakan dan para orang tua dianggap setuju. Padahal bisa saja mereka keberatan tapi tidak enak, bahkan sampai cari utang demi wisuda anaknya,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu menilai wisuda seharusnya dirancang dengan pendekatan yang lebih sederhana dan inklusif. Ia menyarankan sekolah menggelar acara di aula atau halaman sekolah, bukan di hotel atau tempat mewah.
“Maknanya tetap ada, tanpa mengorbankan kondisi ekonomi keluarga siswa,” katanya.
Sarkowi juga menyoroti konten acara wisuda yang dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai pelajar. Fenomena musik keras dan aksi joget, bahkan oleh guru, menjadi sorotan. Ia mengaku prihatin karena seringkali video semacam itu menjadi viral di media sosial.
“Sekarang banyak juga yang bukan di hotel tapi di lapangan terbuka, membunyikan musik keras, bahkan joget-joget yang tidak menunjukkan sebagai insan pelajar. Fatalnya, kadang gurunya juga ikut,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, ia mendorong diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur teknis pelaksanaan wisuda. Aturan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi sekolah dan komite dalam merancang kegiatan agar tidak keluar dari nilai pendidikan.
“Saya menyarankan supaya ada Pergub yang mengatur itu. Supaya ada rambu-rambunya, meskipun diperbolehkan, asal tidak memberatkan,” imbuhnya.
Terakhir, Sarkowi menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pihak sekolah dan komite dalam merancang kegiatan wisuda.
“Silakan dirancang, termasuk pembiayaannya, tapi kuncinya adalah kesepakatan bersama dan jangan sampai ada unsur paksaan,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
