SAMARINDA- Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyusun peta jalan mitigasi bencana secara menyeluruh.
Sapto menilai hingga kini belum ada kerangka kerja terpadu yang menjadi acuan dalam menghadapi ancaman bencana di berbagai wilayah Kaltim.
“Masalah kebijakan ini seharusnya diselesaikan bersama. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus memitigasi seluruh potensi bencana di Kaltim, mulai dari penyebab hingga dampaknya. Tapi sampai detik ini, belum ada blueprint-nya,” katanya, Senin (2/6).
Menurut Sapto, bencana alam seperti banjir yang kerap melanda Kota Samarinda merupakan cerminan dari lemahnya perencanaan mitigasi dan minimnya koordinasi antarpemangku kebijakan.
Politisi Golkar menggarisbawahi perlunya pemetaan risiko yang disertai pembagian tanggung jawab yang jelas antar level pemerintahan.
“Provinsi nanti bantu apa, kabupaten apa, kota apa. Jangan kerja parsial. Harus duduk bersama, harus ada kesepakatan bersama,” ujarnya.
Selain itu, Sapto juga menyoroti kebijakan alih fungsi lahan yang tidak terkontrol sebagai salah satu penyebab bencana yang semakin kompleks. Di mana pertimbangan ekonomi tidak mengesampingkan keberlanjutan lingkungan hidup.
“Jangan sampai alih fungsi lahan yang katanya demi ekonomi, tapi kemaslahatannya tidak dapat, justru bencananya yang datang. Ini harus clear,” tegasnya.
Dalam pandangannya, mitigasi yang efektif harus didukung data dan peta risiko dari masing-masing daerah. Ia memberi contoh wilayah seperti Tenggarong dan beberapa kecamatan lain yang membutuhkan intervensi terarah dan dukungan teknis dari provinsi maupun pemerintah pusat.
“Dengan begitu, bisa diketahui wilayah mana yang sudah diintervensi, mana yang belum, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Provinsi bisa support bagian yang kurang. Pusat pun tahu harus bantu dari sisi mana. Itu jadi monitor bersama,” tambahnya.
Sapto menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh dijadikan ajang saling menyalahkan antar pihak, baik yang terdahulu maupun yang sedang menjabat. Maka dari itu seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama dan menjadikan penyusunan blueprint mitigasi sebagai langkah awal penyelamatan Kaltim.
“Ini soal tanggung jawab kita menjaga alam. Jangan kebablasan. Sudah waktunya kita bertindak bersama, bukan saling tunjuk,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
