SAMARINDA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menekankan validasi data calon penerima bantuan pendidikan gratis pol jenjang S1-S3 menjadi perhatian serius, agar program unggulan gubernur ini benar-benar menyentuh langsung warga Kaltim yang berhak menerima.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono mengingatkan pentingnya validasi data secara menyeluruh dalam pelaksanaan Program Gratispol yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kaltim. Karena program tersebut memiliki risiko salah sasaran apabila tidak didukung sistem pendataan yang akurat dan kredibel.
“Program ini sangat baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi jangan sampai niat baik ini justru memunculkan masalah karena tidak tepat sasaran,” kata Sapto di Samarinda, Senin (2/6).
Program Gratispol merupakan kebijakan unggulan Gubernur Kaltim yang menawarkan bantuan pendidikan kepada seluruh warga ber-KTP Kaltim, dengan batas usia maksimal 25 tahun untuk jenjang sarjana.
Besaran bantuan per semester ditetapkan sebesar Rp5–7 juta untuk S1, Rp9–10 juta untuk S2, hingga Rp15 juta untuk S3, sementara program Kedokteran mendapat alokasi Rp10 juta.
Lebih lanjut, Sapto juga menyoroti lemahnya sistem pendataan yang bertumpu pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ia menilai bahwa banyak data belum diperbarui, termasuk status pekerjaan dan kondisi ekonomi penerima.
“Bagaimana kalau orang tuanya sudah mampu, tapi datanya belum update? Bisa-bisa mereka tetap terdaftar sebagai penerima. Ini yang harus diantisipasi,” ujarnya.
Menurut Sapto, bantuan pendidikan semestinya diprioritaskan bagi kalangan tidak mampu dan berprestasi. Ia menegaskan bahwa keadilan sosial bukan berarti pembagian secara merata tanpa mempertimbangkan latar belakang penerima.
“Adil itu bukan berarti semua harus dapat sama rata. Kalau orang sudah mampu masih ingin disebut miskin demi bantuan, itu namanya dzalim dan tidak bersyukur,” tuturnya.
Sapto juga mengingatkan bahwa kekeliruan serupa pernah terjadi dalam pelaksanaan Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT), yang mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran ditemukan sisa anggaran dan distribusi kepada siswa yang tidak memenuhi kriteria.
“Ini menunjukkan bahwa datanya belum rapi. Sebelum program berjalan besar-besaran, data harus divalidasi dahulu. Jangan hanya ambil dari NIK saja,” katanya.
Oleh karena itu, Politisi Golkar ini mendorong Pemprov untuk membentuk tim khusus yang melakukan studi kelayakan secara komprehensif terhadap calon penerima bantuan, termasuk meninjau kondisi keluarga, asal sekolah, dan lingkungan tempat tinggal.
“Sinkronisasi data wajib dilakukan. Kita harus punya database sendiri yang fiks dan kredibel,” ucapnya.
Terakhir, Sapto menegaskan program Gratispol ini tidak hanya fokus pada distribusi bantuan, tetapi juga pada evaluasi dan transparansi pengelolaannya.
“Jangan sampai yang benar-benar butuh malah tidak kebagian, sementara yang berkecukupan diuntungkan karena data tidak sinkron. Itu namanya gagal niat baik,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
