KUTAI KARTANEGARA- Masalah daya tampung sekolah dan tantangan geografis di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi sorotan utama dalam rapat kerja DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sarkowi V Zahry menyarankan terhadap inovasi solusi pendidikan, salah satunya melalui konsep SMA Terbuka, untuk mengatasi persoalan tersebut.
Menurut Sarkowi, meski secara total Kukar mencatat selisih daya tampung sekitar 703 murid, masalah sesungguhnya bukan sekadar jumlah kursi yang tersedia.
“Masalah utamanya adalah jarak tempuh dan persebaran penduduk yang tidak merata,” katanya, Selasa (10/6/2025).
Wakil Rakyat Dapil Kukar ini menjelaskan bahwa di banyak desa, meskipun masih ada kursi kosong, lokasi sekolah yang jauh dari pemukiman membuat akses pendidikan bagi siswa menjadi sulit.
Fenomena ini diperparah dengan kecenderungan orang tua yang lebih memilih sekolah negeri karena dianggap memiliki fasilitas lebih lengkap dan biaya yang terjangkau.
“Kecuali sekolah swasta yang unggulan, tentu dengan biaya yang sebanding. Ini jadi dilema, karena semua ingin masuk sekolah negeri, sementara daya tampungnya terbatas,” tambah Sarkowi.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Sarkowi mengatakan DPRD Kaltim bersama pemerintah provinsi telah berupaya membangun sekolah baru, seperti di Loa Tebu, yang kini telah siap menampung dua rombongan belajar. Namun, tantangan utama pembangunan sekolah baru adalah ketersediaan lahan.
“Kalau lahannya milik kabupaten atau ada hibah, itu memudahkan. Tapi kalau harus pembebasan lahan, itu makan waktu dan berat,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Sarkowi mengusulkan konsep SMA Terbuka sebagai jawaban atas tantangan geografis dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kukar. Model pendidikan fleksibel ini dinilai relevan, terutama bagi siswa di daerah pesisir atau perkampungan nelayan yang harus membantu orang tua dan tidak bisa tinggal jauh dari rumah.
“Kadang biaya transportasi melebihi kebutuhan hidup mereka. SMA Terbuka bisa menjadi solusi,” tegasnya.
Selain itu, Politisi Golkar ini juga menekankan pentingnya peran sekolah swasta sebagai alternatif penampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Ia meminta agar kebijakan pemerintah juga mempertimbangkan keberlangsungan sekolah swasta.
“Kita tidak bisa menafikan peran sekolah swasta. Kalau semua ingin masuk negeri, bagaimana nasib sekolah swasta? Ini juga harus menjadi pertimbangan dalam merancang sistem penerimaan dan pemerataan pendidikan,” pungkasnya. (Asu/ADV)
