BALIKPAPAN- Kekurangan daya tampung sekolah negeri di Balikpapan kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Damayanti mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera mengambil langkah nyata dalam menghadapi permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari jenjang SMP ke SMA.
Masalah ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV bersama Pemprov Kaltim, yang membahas persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA dan SMK tahun ajaran 2025/2026.
Dalam rapat yang diadakan di Gedung E DPRD Kaltim pada Selasa, 10 Juni 2025, Damayanti mengungkapkan keprihatinannya. Menurutnya, saat ini hanya sekitar 51% lulusan SMP yang dapat ditampung oleh SMA/SMK negeri di Balikpapan.
“Pemerintah harus hadir menjamin hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan,” tegasnya.
Bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dan harus melanjutkan ke sekolah swasta, pemerintah provinsi seharusnya memberikan dukungan berupa subsidi biaya pendidikan.
“Kalau pun harus ke sekolah swasta, maka saya berharap ada campur tangan Pemerintah Daerah. Misalnya dengan mengurangi beban biaya sekolah. Sehingga hak atas pendidikan tetap bisa dirasakan anak-anak kita,” ujarnya.
Mengenai solusi jangka panjang, Politisi PKB ini menyebutkan bahwa piihaknya mendorong penambahan sekolah SMA/SMK di Balikpapan namun masih terkendala ketersediaan lahan.
Oleh karena itu, Ia menyarankan pemanfaatan lahan milik pemprov atau pembangunan sekolah vertikal.
“Kebutuhan lahan untuk sekolah itu tidak kecil. Tapi mungkin ada titik-titik tertentu milik pemprov yang bisa dimanfaatkan,” katanya. “Kalau lahan terbatas, maka solusinya sekolah harus dibangun bertingkat. Perencanaan seperti itu harus matang sejak awal,” tambahnya.
Selain itu, pentingnya peran sekolah swasta juga ditekankan oleh Damayanti. Ia berharap bantuan pendidikan gratis juga mencakup siswa di sekolah swasta.
“Bagaimanapun, sekolah swasta punya peran besar. Jangan sampai mereka diabaikan. Yang jadi masalah itu kan biaya masuk swasta tinggi. Pemerintah harus hadir juga di situ, entah melalui subsidi atau skema gratis seperti di sekolah negeri,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
