SAMARINDA- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Jahidin mengecam ketimpangan akses energi di provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Di tengah kekayaan sumber daya, ratusan desa masih hidup dalam kegelapan.
“Kita penghasil batu bara, tapi listrik di kampung-kampung masih belum masuk. Di Sulsel dan Jawa, yang beli batu bara dari kita, listriknya stabil. Saya punya rumah di Makassar, dan di sana tidak pernah mati lampu,” katanya, Senin (2/6).
Menurutnya, data dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kelistrikan menunjukkan 211 desa di Kaltim belum menikmati aliran listrik layak. Ia menyebut situasi ini sebagai bukti kegagalan sistem energi nasional yang sentralistis dan abai terhadap daerah produsen.
“Seperti ayam jantan kelaparan di lumbung padi,” ucapnya.
Jahidin menjelaskan bahwa DPRD Kaltim telah beberapa kali memanggil PLN, Kementerian PUPR, dan instansi lain untuk menuntut percepatan elektrifikasi desa. Namun, realisasinya masih jauh dari harapan.
“Kita tidak bisa diam. Ini tanah kita, sumbernya dari kita, tapi hasilnya tidak kembali ke kita,” tegasnya.
Politisi PKB ini juga menyoroti daerah perbatasan di Mahakam Ulu yang hingga kini belum terjangkau listrik permanen. Keluhan warga terus bermunculan karena janji penyediaan energi tak kunjung dipenuhi.
Selain listrik, kelangkaan solar subsidi juga menjadi masalah krusial. Para pelaku UMKM di Kaltim, kata Jahidin, kerap mengantre hingga tiga hari di SPBU hanya untuk mengisi bahan bakar.
“Kalau pengusaha di Jawa mau isi solar tinggal datang, di sini kadang antre dua hari pun belum tentu dapat,” keluhnya.
Terakhir, Jahidin menuntut agar pemerintah pusat mengubah arah kebijakan energi nasional yang selama ini tidak berpihak kepada daerah penghasil. Ia menegaskan DPRD Kaltim akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kelistrikan.
“Kami dari DPRD terus kawal. Tapi komitmen pusat juga harus jelas. Ini soal keadilan bagi rakyat Kaltim,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
