SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa banjir yang terus melanda Kaltim bukan sekadar akibat cuaca ekstrem, melainkan krisis keadilan ekologis akibat eksploitasi alam tanpa pengawasan.
“Ini bukan bencana alam biasa, tapi dampak rusaknya ruang hidup akibat tambang tanpa aturan,” ujarnya, Rabu (4/6/2025).
Ia menyebut bekas tambang yang dibiarkan menganga telah menghilangkan fungsi hutan dan lahan resapan. Akibatnya, air hujan tak lagi meresap, tapi meluap dan menghancurkan permukiman warga.
Syarifatul tidak menolak tambang, namun mengecam praktik tanpa pengawasan yang menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat kecil.
“Tambang boleh ada, tapi keselamatan rakyat harus jadi prioritas,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah segera memulihkan ekosistem, memberikan kompensasi layak bagi warga terdampak, dan memperkuat regulasi lingkungan.
“Banjir ini alarm keras. Negara harus hadir, bukan hanya bicara tapi bertindak nyata,” tutupnya. (Sam/ADV*)
