SAMARINDA- Bencana banjir yang kerap melumpuhkan Kota Samarinda memicu sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Normalisasi Waduk Benanga disebut-sebut sebagai langkah krusial dan tak bisa ditawar lagi untuk mengatasi persoalan banjir yang makin mengkhawatirkan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, dengan tegas menyatakan bahwa penanganan banjir di ibu kota provinsi ini tak bisa lagi dilakukan secara reaktif dan parsial.
Di mana diperlukan solusi konkrit yang mendesak adalah pembangunan bendungan pengendali di hulu Sungai Karang Mumus serta pengerukan total Waduk Benanga. Ia memperingatkan, jika langkah ini tak segera diambil, ancaman banjir parah akan menjadi kenyataan dalam beberapa tahun kedepan.
“5-10 tahun ke depan banjir bisa semakin parah kalau tidak dilakukan mulai sekarang,” katanya Senin (14/7/2025).
Lokasi bendungan pengendali yang diusulkan berada di kawasan atas Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (APT Pranoto), tepatnya di wilayah Sungai Siring, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kawasan ini dinilai berpotensi besar menjadi sumber aliran air yang bermuara ke Sungai Karang Mumus di Samarinda.
Tanpa kendali aliran dari hulu, Subandi meyakini daya tampung sungai di tengah kota tidak akan cukup menahan limpahan air banjir saat curah hujan tinggi.
Lebih lanjut, Subandi juga menyoroti kondisi Waduk Benanga yang kian memprihatinkan. Sedimentasi parah di waduk tersebut telah mengurangi kapasitas tampungnya secara drastis, membuatnya tak lagi mampu menampung limpahan air saat hujan deras.
Normalisasi total waduk ini menjadi keharusan demi mengembalikan fungsinya sebagai pengendali banjir vital. Subandi berharap normalisasi waduk benanga ini dapat dilakukan tahun 2026 mendatang.
“Pembangunan pengendalian banyak tidak bisa dorong setengah-setengah, kita butuh kolam retensi, folder, embung dan saluran drainase hingga pompa air di titik-titik rawan,” ujarnya.
Selain itu, penguatan infrastruktur drainase di dalam kota dan penambahan embung-embung baru juga menjadi elemen penting dalam penanganan banjir.
Air hujan yang turun di pusat kota harus segera tersalurkan keluar agar tidak menimbulkan genangan berkepanjangan yang merugikan masyarakat.
“Samarinda sudah masuk titik kritis, ini bukan lagi soal perencanaan tapi soal bertahan hidup dari bencana yang bisa datang sewaktu-waktu,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
