Samarinda,Saranarepublika.com- Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), M. Udin menanggapi masih banyaknya rumah yang tidak layak huni di provinsi Kaltim. Ia menyebutkan terdapatnya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan perbaikan rumah layak huni. Pemerintah tidak boleh berpegang kepada corporate social responsibility (CSR), karena mereka hanya bertanggung jawab di sekitar perusahaan.
“Perlu dipikirkan masyarakat yang berada di luar lingkar tambang, yang memerlukan bedah rumah tersebut,” ujar Udin di hadapan awak media.
Selanjutnya ia mengatakan bahwa perlunya akselerasi perkembangan secara menyeluruh, agar warga Kaltim merasakan pembangunan yang merata dan mendapatkan bantuan tempat tinggal. Selain itu DPRD menganggap masih banyak hal yang perlu dibenahi bersama Pj Gubernur Kaltim.
“Kita butuh percepatan pembangunan di Kalimantan Timur terutama masalah rumah layak huni,” terangnya.
“Dengan Pj Gubernur ini banyak sekali PR yang harus diselesaikan, kami juga meminta kepada Pj Gubernur agar aktif berkomunikasi dengan DPRD,” tutur Udin.
Legislator dari Partai Golkar ini juga berharap Pj Gubernur dapat turun menemui masyarakat secara langsung untuk mendengar aspirasi dan berkolaborasi dengan pihak DPRD Kaltim.
“Kami berharap Pak Pj Gubernur banyak turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat, bukan hanya dari DPRD,” pungkasnya. (Sih/Ps/Adv DPRD Kaltim)
