SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menyoroti serius ketimpangan infrastruktur di Kabupaten Berau yang dinilai menghambat aksesibilitas dan keadilan pembangunan antarwilayah. Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, menegaskan pemerintah pusat dan provinsi harus lebih hadir, bukan sekadar menjual citra wisata.
“Berau bukan hanya tujuan wisata, tapi juga wilayah strategis di perbatasan negara. Sayangnya, banyak wilayah pesisir dan kepulauan masih tertinggal infrastruktur dasar,” tegas Syarifatul, Rabu (2/7/2025).
Ia menyebut akses ke Maratua, Biduk-Biduk, dan Tanjung Batu masih memprihatinkan, padahal wilayah ini masuk dalam destinasi prioritas nasional.
“Jalan ke Tanjung Batu bukan soal pariwisata saja, tapi soal kehidupan warga. Ini harus jadi prioritas,” lanjutnya.
Menurutnya, fiskal daerah tidak mampu menutupi seluruh kebutuhan infrastruktur di wilayah seluas dan seterbatas Berau. Ia mendesak sinergi nyata antarlevel pemerintahan, bukan sekadar slogan pariwisata tanpa pembangunan konektivitas.
“Keadilan pembangunan jangan diukur dari jumlah penduduk, tapi dari tantangan wilayah dan peran strategisnya. Pemerintah harus adil, bukan seremonial,” tutupnya. (Sam/ADV*)
